DPRD Kabupaten Blitar Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Ranperda APBD Tahun Anggaran 2022

Blitar, sigapnews.co.id - DPRD Kabupaten Blitar menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan Bupati Blitar mengenai ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022.

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito, yang didampingi oleh Wakil Ketua DPRD, Muhammad Rifa'i, Wakil Ketua Mujib, dan Susi Narulita. Hadir dalam rapat tersebut adalah Bupati Blitar, Rini Syarifah, Forkopimda, Sekda Kabupaten Blitar, Izul Marom, serta sejumlah kepala OPD.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD, Suwito, menyampaikan selamat kepada Pemkab Blitar atas penilaian keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berhasil diraih dari BPK RI untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut.

"Kami sangat mengapresiasi dan menghargai upaya Pemkab Blitar yang telah bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh sehingga mendapatkan opini WTP," jelasnya.

Lebih lanjut, Suwito menyampaikan bahwa rapat paripurna ini merupakan tindak lanjut dari Surat Bupati nomor B/900/188/409/2023 tanggal 30 Mei 2023.

Bupati Blitar, dalam sambutannya, menjelaskan bahwa Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Blitar atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022 merupakan yang ketujuh kalinya sejak Tahun Anggaran 2016.

Keberhasilan ini merupakan hasil dari kerja sama antara perangkat daerah, legislatif, dan semua stakeholders terkait.

Bupati Blitar menyampaikan pentingnya menjaga dan meningkatkan kualitas Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan terus melakukan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah.

"Untuk itu, kerjasama dan dukungan dari legislatif, termasuk komitmen pimpinan dan seluruh pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, perlu dipertahankan dan ditingkatkan," tambahnya.

Pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang berhasil diraih Pemerintah Kabupaten Blitar ini menunjukkan komitmen dan keseriusan dalam pengelolaan keuangan daerah. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi daerah lain untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan pengelolaan keuangan daerah. (Bud)