Ketimpangan Petani Untuk Mendapatkan Pupuk Subsidi

JATIMNEWS | BOJONEGORO - Kisruh penyaluran pupuk bersubsidi petani di Desa desa menjadi atensi serius Kepala Desa diKabupaten Bojonegoro.

Semua pihak terkait seharusnya diajak duduk bersama bermusyawarah untuk menyelesaikan permasalahan penyaluran upuk tersebut.

Salah satu Tokoh masyarakat Desa Sembung kepada sigap news menyampaikan, supaya kisruh penyaluran pupuk tersebut segera dicarikan solusinya sehingga kebutuhan pupuk yang menjadi kebutuhan dasar petani bisa terpenuhi. 

"Beberapa petani tidak kebagian jatah pupuk subsidi karena namanya tidak keluar di Rencana Depinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), ini yang harus segera kita carikan solusinya," pungkasnya. 

Sementara Ketua Kelompok Tani Sembung Mardi Utomo yang juga merangkap sebagai Gapotan ini, menilai permasalahan pupuk bersubsudi ini menjadi "penyakit tahunan" bagi petani.

Terlebih sistem yang digunakan sekarang baru mulai diterapkan, sehingga banyak terjadi kesalahan. 

Permasalahan pupuk ini, lanjutnya, bukan hanya terjadi disalah satu desa saja, tapi juga hampir terjadi di setiap desa lainnya, Namun begitu, ia menilai permasalahan yang terjadi memang dipetani sangat compleks. 

"Kesalahan yang terjadi ini jangan sampai dimanfaatkan sebagai celah bermain bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga bisa merugikan petani," tegasnya. 

Beberapa perwakilan kelompok tani yang ada didesa mengeluhkan hal yang sama, yakni mulai dari harga penebusan pupuk yang beda-beda di pengecer, ketimpangan data luas areal sebenarnya dengan yang masuk dalam RDKK, sampai banyak petani yang namanya tidak masuk di dalam RDKK sehingga yang bersangkutan tidak mendapatkan jatah pupuk bersubsidi. 

"Fungsi Pendamping Lapangan (PL) harus dimaksimalkan, mulai dari pendataan sampai penyaluran. Seharusnya di koordinasi dengan pemerintah desa jika ada yang belum jelas. Jangan sampai tahun semi tahun petani selalu dirugikan, kasian petani yang hanya menggantungkan hidupnya lewat hasil panen kalau sampai gagal panen," tegas salah satu petani desa sembung

Menanggapi itu,pejabat Unit Pelaksana Teknis Pertanian, Kecamatan Kapas menjelaskan permasalahan Pupuk Bersubsidi ini cukup rumit mulai dari proses pengumpulan dan entri data sampai muncul E-RDKK. 

"Karena sistemnya yang serba online, kemungkinan kesalahan terjadi pada proses entri dan pengaploadan datanya, karena membutuhkan jaringan internet yang stabil," dalihnya. 

Selain itu, lanjutnya, bisa jadi juga karena data yang dikumpulkan belum lengkap, sehingga nama-nama yang belum masuk RDKK itu tidak ada. Sementara pengaploadan datanya punya batasan waktu. 

"Sebagai contoh saja, luas areal yang ada di Desa sebanyak 190 hektar, sementara yang masuk hanya 183,7 Hektar, selisihnya ada 6,3 hektar yang belum terdata," ujarnya. 

Setelah berpanjang lebar, langkah strategis yang diambil sebagai hasil musyawarah adalah masing-masing Ketua kelompok tani supaya bisa membagi jatah anggota kelompoknya yang dapat lebih banyak ke petani yang tidak kebagian jatah. Sembari mendata ulang areal anggota kelompok tani sebagai perbaikan RDKK untuk tahun depan.

Solusi selanjutnya adalah ditekankan kepada PL supaya lebih intens komunikasi dengan Ketua Kelompok Tani dan Pemerintah Desa.(yuk/tris)