SIGAPNEWS.CO.ID | TUBAN* – Pelaksanaan proyek rehabilitasi salah satunya TPT jalan ruas Genaharjo–Ngino, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, menjadi sorotan. Pasalnya, berdasarkan dokumentasi lapangan, muncul dugaan persoalan terkait penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta kualitas pekerjaan konstruksi yang perlu mendapat perhatian.

Dalam dokumentasi yang diperoleh, terlihat seorang pekerja berada di area pekerjaan konstruksi tanpa perlengkapan alat pelindung diri (APD) yang tampak memadai. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai penerapan standar keselamatan kerja di lokasi proyek.

Selain persoalan K3, kualitas pekerjaan konstruksi juga menjadi perhatian. Pada bagian pasangan batu dan pekerjaan pengecoran, secara visual terlihat kondisi material dan hasil pekerjaan yang perlu dicermati lebih lanjut. Dugaan kurangnya volume atau ketebalan pengecoran serta kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis perlu diperiksa melalui pengukuran dan pengawasan oleh pihak berwenang.

Berdasarkan papan informasi proyek, pekerjaan tersebut merupakan kegiatan Rehabilitasi Jalan **TPT Jalan Ruas Genaharjo–Ngino**, yang berlokasi di Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban.

Proyek tersebut berada di bawah Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Bidang Bina Marga, dengan rincian sebagai berikut:

- **Sumber dana:** APBD Tahun Anggaran 2026.
- **Nilai anggaran:** Rp3.709.089.000.
- **Waktu pelaksanaan:** 21 Oktober 2026 sampai 19 Desember 2026.
- **Pelaksana:** CV Bina Artha Karya.

Dengan nilai anggaran mencapai miliaran rupiah, pelaksanaan pekerjaan tentu diharapkan memenuhi spesifikasi teknis, standar mutu konstruksi, serta ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja.

Penerapan APD bukan sekadar formalitas, melainkan bagian penting dari perlindungan pekerja selama menjalankan aktivitas konstruksi. Begitu pula kualitas pengecoran dan konstruksi harus mengacu pada gambar kerja, Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak.

Masyarakat berhak mendapatkan hasil pembangunan yang berkualitas dan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Karena itu, pengawasan terhadap pekerjaan yang menggunakan anggaran publik perlu dilakukan secara serius dan transparan.

Hingga berita ini disusun, diperlukan klarifikasi dari pihak pelaksana CV Bina Artha Karya maupun Dinas terkait mengenai penerapan APD di lapangan serta dugaan ketidaksesuaian pekerjaan pengecoran dengan spesifikasi teknis.

Media ini membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait sebagai bentuk pemberitaan yang berimbang dan sesuai prinsip jurnalistik.(Tim)