SIGAPNEWS.CO.ID | LAMONGAN – Pengelolaan program Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2025 di Desa Medalem, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan, menjadi perhatian setelah muncul informasi bahwa sapi yang sebelumnya diadakan untuk program penggemukan dikabarkan telah dijual.

Informasi tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai keberadaan hasil penjualan sapi serta peruntukan dana yang diperoleh dari penjualan tersebut.

Menanggapi hal itu, Kepala Desa Medalem memberikan penjelasan bahwa dalam pelaksanaan program penggemukan sapi, memang terdapat kondisi sapi yang terkadang habis terjual dan ada pula yang mengalami kekosongan stok.

Terkait uang hasil penjualan sapi, Kepala Desa menyampaikan bahwa dana tersebut masih berada dalam rekening BUMDes. Ia juga menyebutkan bahwa pihak BUMDes bersama direktur BUMDes berencana melakukan pembelian sapi kembali dalam waktu dekat.

"Uang hasil penjualan sapi masih ada di rekening BUMDes. Insyaallah bersama direktur BUMDes akan segera dibelikan kembali," demikian penjelasan Kepala Desa Medalem.

Meski demikian, penjelasan tersebut masih memerlukan pendalaman lebih lanjut, khususnya mengenai total anggaran pengadaan sapi, jumlah sapi yang telah dibeli dan dijual, nilai hasil penjualan, serta saldo dana yang saat ini tersimpan di rekening BUMDes.

Selain itu, diperlukan pula kejelasan mengenai mekanisme pengelolaan dana, pencatatan transaksi, dan laporan pertanggungjawaban program Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2025.

Kepala Desa juga menyampaikan bahwa untuk memperoleh penjelasan yang lebih terperinci, konfirmasi lebih lanjut dapat dilakukan kepada pihak Dinas terkait.

Program Ketahanan Pangan yang bersumber dari anggaran desa pada prinsipnya harus dikelola secara transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, keterbukaan informasi mengenai pengadaan, penjualan, hingga rencana pembelian kembali sapi menjadi hal penting agar masyarakat mengetahui perkembangan program tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh rincian dokumen mengenai nilai anggaran, hasil penjualan, maupun bukti administrasi pengelolaan dana. Konfirmasi lanjutan kepada pengurus BUMDes dan dinas terkait masih diperlukan untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap dan berimbang.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait demi menjaga prinsip keberimbangan pemberitaan.(Tim)