SIGAPNEWS.CO.ID | BOJONEGORO -- Wakil Bupati Nurul Azizah menegaskan, pemerintah tidak akan menoleransi pengerjaan proyek yang asal-asalan, terutama yang menggunakan anggaran besar dari negara.

Berdasarkan hasil monitoring dan rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, diputuskan bahwa proyek senilai kurang lebih Rp2 miliar tersebut harus melalui langkah tegas:

1.Pembongkaran Total:Jalan tidak cukup  hanya ditambal sulam.

2.Pengerukan Ulang: Material pondasi yang tidak layak harus diganti.

3.Pembangunan Kembali: Kontraktor wajib membangun ulang dari nol sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan spesifikasi teknis yang telah ditentukan.

Kades Ngampal Budiyanto menegaskan, pihak kontraktor telah menyatakan kesanggupannya memperbaiki sesuai rekomendasi tim monitoring gabungan dalam waktu dekat. Tim monitoring gabungan ini terdiri dari Inspektorat Bojonegoro, Dinas PU Bina Marga, serta Camat Sumberrejo.

Langkah sidak dan instruksi bongkar total ini merupakan bentuk respons cepat Pemkab Bojonegoro terhadap aduan masyarakat. Pemkab akan terus memperketat pengawasan terhadap seluruh proyek BKKD di wilayah Bojonegoro guna memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat jangka panjang bagi mobilitas warga.(Red)