SIGAPNEWS.CO.ID | BOJONEGORO  -  Realisasi proyek pembangunan infrastruktur dari Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro yang di kerjakan oleh CV RENDRA JAYA dan di awasi oleh konsultan pengawas CV ABDI RAMA proyek yang berada di Desa Trucuk kini tengah menuai protes.

Pasalnya, satu perusahaan (CV) diketahui memenangi dan mengerjakan 10 titik lokasi sekaligus di desa tersebut, yang berujung pada terbengkalainya sejumlah pekerjaan di lapangan.

Proyek yang menelan anggaran fantastis senilai Rp1.385.032.000,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) ini dinilai melampaui kapasitas kemampuan teknis dan manajerial sang kontraktor.

Kondisi Lapangan: Galian mangkrak dan material berserakan

Pantauan di lokasi menunjukkan pemandangan yang memprihatinkan. Di beberapa titik, Tamang bekas galian berserakan dan dikeluhkan warga sekitar Tumpukan material seperti pasir, batu, dan U-ditch yang dibiarkan di bahu jalan tidak hanya menghambat akses warga, tetapi juga membahayakan pengguna jalan, terutama saat malam hari karena minimnya rambu peringatan.

Dampak Monopoli proyek di satu Tangan

munculnya fenomena satu CV mengerjakan 10 titik proyek dalam satu desa memicu kecurigaan publik mengenai proses pengadaan dan pengawasan oleh Dinas PU Cipta Karya.

Beberapa dampak Negatif yang mulai dirasakan antara lain:

Pekerjaan terbengkalai: Tenaga kerja dan alat berat diduga harus berpindah-pindah antar titik, sehingga tidak ada satu pun lokasi yang selesai tepat waktu.

Penurunan kualitas: Akibat mengejar target waktu yang mepet di banyak lokasi, muncul kekhawatiran adanya pengurangan kualitas spesifikasi teknis.

Gangguan Ekonomi Warga: Akses jalan desa yang rusak akibat galian mangkrak menghambat aktivitas ekonomi dan mobilitas harian masyarakat Desa Trucuk.

Kritik dari Aktivis publik

sejumlah pihak menilai Dinas PU Cipta Karya seharusnya lebih selektif dalam memberikan paket pekerjaan.

“Memberikan 10 titik pekerjaan senilai 1,3 miliar lebih kepada satu CV adalah risiko besar. Jika manajemen perusahaan tersebut buruk, maka seluruh proyek akan ikut terdampak, seperti yang terjadi sekarang di desa Trucuk. Ini bukti lemahnya pengawasan dan evaluasi terhadap rekam jejak rekanan,” ungkap andry salah seorang pemerhati kebijakan publik di Bojonegoro Jumat 26/12/2025.

Desakan Kepada Dinas terkait

warga mendesak agar Dinas PU Cipta Karya segera memberikan teguran keras atau sanksi kepada CV pelaksana. Jika pekerjaan tetap tidak menunjukkan progres signifikan, warga meminta pemerintah daerah untuk mengevaluasi kontrak tersebut demi menyelamatkan uang negara dan kepentingan umum.

Hingga berita ini diunggah, pihak kontraktor pelaksana maupun pejabat pembuat komitmen (PPK) dari Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro belum memberikan klarifikasi resmi terkait kendala teknis yang menyebabkan proyek di 10 titik tersebut amburadul.(Red)