SIGAPNEWS.CO.ID | BOJONEGORO – Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro akan dihadapkan pada aksi protes ( Audensi) dari 100 direktur dan 200 perkerja lokal akibat pembatalan 47 paket tender drainase senilai Rp 45 miliar. Kamis, 9/10/2025.

Pembatalan ini menimbulkan kekecewaan di kalangan kontraktor lokal yang merasa di rugikan secara moril dan material untuk memenuhi persyaratan tender dan terindikasi adanya dugaan jual beli paket yang sudah mendapat fee.

Disisi lain para kontraktor lokal melalui Himpunan Kontraktor Bojonegoro (HKB) dan Komplotan Kontraktor Bojonegoro (KKB) akan melakukan audiensi ke dinas terkait dan bahkan kalau mencapai jalan buntu akan dilakukan pengaduan kepada pihak APH.

“kalau memang tidak ada solusi terbaik, kami kontraktor lokal akan membuat pengaduan ke APH karena kami sudah dirugikan baik secara materi maupun moril…” Jawab kontraktor lokal yang tidak mau disebut namanya.

Guntur menyampaikan bahwa, Aksi protes ini merupakan bentuk kekecewaan kontraktor lokal terhadap proses tender yang dinilai tidak berpihak kepada pelaku usaha lokal. Mereka berharap agar pemerintah daerah dapat memperhatikan aspirasi mereka dan sehubungan dengan adanya pembatalan paket tender, konsolidasi drainase pada dinas perumahan kawasan pemukiman dan cipta karya pada tanggal 08 Oktober yang dilakukan sepihak, hal ini mengakibatkan kerugian baik moril maupun material bagi kami, mengingat perdebatan yang di tetapkan sangat lah banyak sehingga rekanan sudah pontang panting berusaha untuk melengkapi persyaratan baik dari dukungan alat bahan dan lain lain, yang semuanya mengunakan biaya yang tidak sedikit, maka patut mencermati adanya dugaan praktek permainan dan kkn pada paket pekerjaan tersebut.

Adanya kemungkinan akan permainan yang dilakukan dinas perumahan kawasan pemukiman dan cipta karya yang sudah menjual pake paket tersebut kepada rekanan yang sudah ditunjuk sehingga takut untuk tender tidak jadi dilaksanakan. Tambahnya

Ia juga menyampaikan, kami komplotan kontraktor Bojonegoro ( KKB ) bermaksud melakukan audensi pada hari Jum’at, tangal 10 Oktober 2025 pukul 09:00 tempat dinas perkim cipta karya Bojonegoro dengan membawa peserta sejumlah 100 direktur dan 200 pekerja untuk menyuarakan keadilan.(Red)