SIGAPNEWS.CO.ID | BOJONEGORO - Beberapa orang tua wali murid mengeluhkan iuran atau sumbangan sekolah yang diduga pungutan liar (pungli), di salah satu sekolah SMAK 3 Negeri Bojonegoro  Jawa Timur. Salah satu orang tua siswa berinisial NR (56) menyampaikan hal tersebut.

Menurutnya, sekolah negeri seharusnya bebas dari pembayaran tambahan, karena ditanggung oleh pemerintah. Namun pada kenyataannya, orang tua dibebankan uang iuran per bulan. Uang tersebut, kata NR, dikelolah oleh Komite Sekolah, kata NR kepada Media sigapnews.co.id, Senin (1/7/2024)

“Jadi komite sekolah itu seolah-olah berperan penting dalam iuran itu. Kendalanya kan orang tua wali murid itu ada juga yang tidak mampu. Apa lagi kita ketahui secara bersama-sama ekonomi saat ini sedang tidak baik-baik saja dan sangat berat,” sambungnya.

Menurutnya, iuran (SPP) tersebut persisnya dibayar Rp 75 ribu perbulan untuk uang gedung dibebani Rp 1juta 800 ribu  walaupun dicicil. "Jadi kalau dihitung-hitung sekolah negeri kayak sekolah swasta," tuturnya.

Ia meminta agar kebijakan itu dipertimbangkan lagi. “Ini sudah lama, kalau tidak diubah kasian orang tua yang tidak mampu,” katanya.

“Harapannya ya ingin seperti biasa saja jangan banyak pungutan, katanya gratis dari pemerintah, tapi kenapa banyak pungutan yang tidak jelas dengan dalih se-Ikhlasnya,” sambungnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMAK 3 Bojonegoro saat dikonfirmasi belum bisa ditemui dan belum ada jawaban .

Wartawan sigap ditemui staf Sekolah SMK Negeri 3 Bakhtiar wakasek humas didampingi Gunadi wakasek satpras.

Soal pertanyaan adanya dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh pihak sekolah melalui komite sekolah. Pihaknya menjawab, "bahwa apa yang dilakukan pihak sekolah bahwa itu bukan pungutan melainkan sumbangan." (bersambung)