JATIMNEWS | BOJONEGORO - Angka kasus stunting di Kabupaten Bojonegoro terus mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. Rekapitulasi dari 2018 hingga Februari 2023, ada penurunan jumlah balita stunting sebesar 6,33 persen atau 5.285 balita. Prevalensi stunting di Bojonegoro diukur berdasarkan bulan timbang.

Data terbaru ini disampaikan saat kegiatan Rembug Stunting di Ruang Angling Dharma Gedung Pemkab Bojonegoro, Jumat (26/5/2023).

Turut hadir sekretaris daerah, jajaran asisten, staf ahli bupati, tim percepatan penurunan stunting Kabupaten Bojonegoro, camat, kepala puskesmas, ketua TPPS kec/desa lokus penanganan stunting 2023, ketua maupun perwakilan dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga kemasyarakatan, lembaga profesi serta undangan lainnya.

Prevalensi stunting berdasarkan bulan timbang melalui EPPGBM atau Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat, dari tahun 2018 sampai Februari 2023 stunting di Kabupaten Bojonegoro terus turun.

Pada 2018, prevalensi stunting tercatat sebesar 8,78 persen atau ekuivalen jumlah balita stunting sebanyak 7.050 balita. Angka ini menurun pada 2019, yakni prevalensi stunting tercatat 7,45 persen atau ekuivalen dengan 5.868 balita. Pada 2020 kembali turun 6,8 persen atau ekuivalen dengan 5.192 balita. Pada 2021 turun lagi, prevalensi stunting sebesar 5,71 persen atau ekuivalen dengan 4.277 balita. Pada 2022 menjadi 2,99 persen atau ekuivalen dengan 2.145 balita. Terbaru, hingga Februari 2023 prevalensi stunting sebesar 2,45 persen atau ekuivalen dengan 1.765 balita.

Dalam acara Rembug Stunting, Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah mengatakan stunting telah tertuang dalam RPJMD lima tahun. Penurunan stunting di Bojonegoro ini termasuk cepat. Dari prevalensi stunting 2,45 persen ini pun bisa dilihat data by name by address hingga apa penyebabnya.

Rembug Stunting, lanjut Bupati untuk menjalankan kewajiban pemerintah daerah dari Kemendagri. Seperti dalam peningkatan SDM mulai dari kemampuan IQ anak-anak, hingga tingkat belajar.

“Pada 2023 targetnya 2,3 persen prevalensi stunting,” imbuhnya.

Bupati Anna juga menyarankan untuk membuat SOP saat bulan timbang. Yaitu penimbangan harus dilakukan saat bayi/balita sehat. Sebab kesehatan berpengaruh terhadap berat badan yang juga menjadi faktor status gizi dalam pengukuran stunting.

lanjut Bupati, Pemkab Bojonegoro selama ini sudah progresif dalam penanggulangan stunting. Sebab, baru-baru ini pemerintah sedang meluncurkan peraturan bupati mengenai pemberian insentif calon pengantin cakap menikah pertama kali. Syarat perempuan usia 19 tahun sampai 30 tahun. Sementara laki-laki usia 21 sampai 30 tahun. Bertujuan untuk mengurangi stunting juga kekerasan dalam rumah tangga.

“Jika ini ada, mungkin menjadi satu-satunya kabupaten di Indonesia yang satu-satunya memberikan insentif pada calon pengantin. Sebab, pemerintah sebagai pengendali anak-anak untuk tidak menikah usia dini dan menjadi pengendali agar Bojonegoro memiliki catatan pernikahan yang baik,” ucap Bupati.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Anwar Mukhtadlo menjelaskan, maksud tujuan Rembug Stunting ialah dalam rangka harmonisasi program kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung aksi penurunan stunting. Kedua, memperkuat kinerja tim koordinasi percepatan penurunan stunting beserta keterlibatan perangkat daerah lain, dunia usaha, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, media serta pemangku kepentingan.

Ketiga, sebagai bahan masukan dalam penyusunan perencanaan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan percepatan penurunan stunting dalam dokumen perencanaan daerah RPJPD, RPD, RKPD, dan RENSTRA perangkat daerah.

Dan keempat, merumuskan, memperkuat kerangka intervensi yang harus dilakukan, mendorong dan menguatkan konvergensi antara Program Pentahelix sebagai bagian dari upaya penurunan stunting di Kabupaten Bojonegoro.

“Isu stunting menjadi isu relevan diangkat mulai tingkat pusat hingga daerah termasuk di Bojonegoro. Isu stunting menjadi salah satu isu strategis pada RPD Kabupaten Bojonegoro 2024-2026 yaitu peningkatan kualitas SDM, pendidikan, kesehatan kemiskinan dan stunting,” katanya.

Hal ini membuktikan komitmen Pemkab Bojonegoro dalam rangka mendukung target nasional 14 persen prevalensi stunting pada 2024. Serta sebagai upaya percepatan penurunan stunting melalui berbagai upaya konvergen dan didukung semua pihak.

“Selama 5 tahun dari 2018 sampai 2023, Bojonegoro telah berhasil menurunkan balita stunting sebesar 6,33 atau 5.285 balita. Prevalensi stunting di bojonegoro diukur berdasarkan bulan timbang atau EPPGBM yang menjangkau hampir seluruh balita di desa atau kelurahan. Sehingga hasil yang didapatkan akurat. Data bulan timbang digunakan, dalam rangka intervensi program penurunan stunting dibutuhkan data by name by address,” tutur Tadlo.

Dalam kesempatan sama, Dandim 0813 Letkol Arm Arif Yudho Purwanto dalam arahannya menjelaskan peran TNI untuk ikut mendampingi dan mendukung percepatan penurunan stunting di daerah masing-masing.

“Tugas pokok TNI di samping ketahanan, selalu siap pada tugas apapun hingga tingkat Babinsa,” imbuhnya.

Sementara perwakilan DPRD Kabupaten Bojonegoro Donny Bayu Setiawan menyampaikan agar percepatan penurunan stunting di daerah tercapai bukan hanya menjalankan target nasional, melainkan lebih pada tanggung jawab moral agar masyarakat, generasi penerus bangsa terbebas dari stunting.

Hadir sebagai narasumber, Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah, Dandim 0813 Letkol Arm Arif Yudho Purwanto, Donny Bayu Setiawan sebagai perwakilan DPRD Kabupaten Bojonegoro, Koordinator Program Satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jawa Timur Abdul Fattah Fanani, Ida Nurbaya Tim Investing in Nutrition and Early Years Project Regional 3 Bina Bangda Kemendagri.(Y2/3S)