JATIMNEWS | BLORA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora, Jawa Tengah, mulai mensosialisasikan pembangunan Bendung Gerak Karangnongko kepada masyarakat. Pembangunan bendungan yang berada di perbatasan Blora, Jawa Tengah, dan Bojonegoro, Jawa Timur, itu mulai disusun tahun ini.

Proses pembebasan lahan Bendung Gerak Karangnongko akan mulai dilakukan tahun 2023 ini. Sehingga sesuai timeline nantinya pembangunan konstruksi bisa dimulai 2024 dan target selesai 2027.

Adapun lima desa di Kabupaten Blora yang akan terdampak pembangunan Bendung Gerak Karangnongko tersebut diantaranya, Desa Mendenrejo, Desa Ngrawoh, Desa Nginggil, Desa Nglebak, dan Desa Megeri. Semuanya berada di wilayah Kecamatan Kradenan.

Perhitungan awal untuk area genangan Bendung Gerak Karangnongko di wilayah Blora seluas 363,49 Ha. Sedangkan area tapak Bendung ada 22,58 Ha (wilayah hutan KHDTK Getas UGM Yogyakarta).

Sementara untuk di Kabupaten Bojonegoro ada dua desa yang terdampak Bendung Gerak Karangnongko. Yakni Desa Ngelo dan Kalangan, Kecamatan Margomulyo dengan luas mencapai 455,7 hektare. Lahan itu terdiri atas tanah wakaf, pemukiman, tanah kas desa, dan perhutani.

Rinciannya, untuk tanah milik masyarakat yang terdampak sekitar 86,6 hektare, 1,83 hektare tanah wakaf, 8,81 hektare tanah kas desa, dan 358,4 hektare tanah milik perhutani.

Bendung Gerak Karangnongko akan membendung Sungai Bengawan Solo di Desa Mendenrejo, Kecamatan Kradenan.

Proyek Bendung Gerak Karangnongko telah ditetapkan menjadi proyek strategis nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2019. Pekerjaan akan dilaksanakan Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo.

Proyek Bendung Gerak Karangnongko diperkirakan menelan anggaran Rp2,5 triliun. Ada sembilan pintu air yang bakal dibangun. Mengaliri lahan seluas 1.747 hektare untuk Blora dan 5.203 hektare untuk Kabupaten Bojonegoro. Selain itu, Proyek Nasional ini bisa memenuhi kebutuhan air baku PDAM sekitar 2,15 juta meter kubik atau 100 liter per detik.

Bendung Gerak Karangnongko milik daerah tangkapan seluas 10,03 KM2. Serta berdaya tampung efektif sebesar 59,1 juta m3. Infrastruktur tersebut diproyeksikan mampu memberikan pasokan Daerah Irigasi (DI) Karangnongko kanan (Kabupaten Bojonegoro) seluas 5.203 Ha dan D.I. Karangnongko kiri (Kabupaten Blora) seluas 1.747 Ha.

"Ini merupakan proyek strategis nasional Pak Presiden, yang akan didanai oleh Kementerian PUPR. Kami berharap masyarakat bisa mendukung. Selain untuk Blora, bendungan juga akan bermanfaat untuk Bojonegoro, Ngawi, bahkan Tuban," kata Bupati Blora, Arief Rohman, saat mensosialisasikan pembangunan Bendung Gerak Karangnongko di Istighosah Satu Abad NU yang diselenggarakan MWC NU Kradenan di SMA NU 1 Kradenan, Sabtu (4/2/2022) kemarin.

Bupati Arief menyampaikan tahapan pembangunan Bendung Gerak Karangnongko akan dilakukan tahun ini. Untuk itu dirinya mengajak masyarakat Kradenan untuk mendukungnya, karena dengan adanya bendung kedepan Kabupaten Blora bagian Selatan tidak kesulitan air bersih saat kemarau tiba.

"Saya sampaikan, Bendung Gerak Karangnongko yang pembangunannya sempat tertunda akibat pandemi, InsyaAllah akan dilanjutkan dan tahapan pembangunannya mulai disusun tahun ini," terang Bupati.

Menurut Bupati, sebelum pembangunan dimulai oleh pemerintah pusat, nantinya akan dilakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat sekitar.

Direktur Bendungan dan Danau Kementerian PUPR, Airlangga Mardjono seblumnya menyatakan, pembangunan Bendung Gerak Karangnongko akan dilanjutkan, karena sudah masuk PSN.

"Kami berharap proses pembebasan lahannya bisa mulai dilakukan tahun 2023 ini sehingga sesuai timeline nantinya pembangunan konstruksi bisa dimulai 2024 dan target selesai 2027," ujarnya.(Y2K/3S)