Undang-Undang Pemilu : Hindari Tindak Pidana dalam Pemilu

Oleh : Adv. Mawardi, MH., C. NSP

JATIMSIGAPNEWS - Dalam menyambut pesta demokrasi rakyat Indonesia tahun 2024 baik dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baik pada skala Pusat, Provinsi maupun Kota/Kabupaten ada beberapa hal dan tindakan yang harus dihindari, sebab jika dilakukan hal tersebut masuk dalam kategori Tindak Pidana dalam Pemilu. 
Sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Pemilu, ada beberapa tindakan yang harus dihindari yaitu sebagai berikut : 
 
1. Dilarang memberikan keterangan tidak benar atau palsu dalam pengisian data diri daftar pemilih. 
Hal ini sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 488 Undang-Undang Pemilu “Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain terutang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

2. Kepala desa dilarang melakukan tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan perserta pemilu. 
Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang Pemilu Pasal 490 yang berbunyi “Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

3. Setiap orang dilarang mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye pemilu. 
Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 491 Undang-undang Pemilu “Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”
 
4. Setiap orang dilarang melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU. 
Sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 492 Undang-undang Pemilu yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”
 
5. Pelaksana kampanye pemilu dilarang melakukan pelanggaran larangan kampanye
Hal ini sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 493 Undang-undang Pemilu yang berbunyi “Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

6. Dilarang memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu;
Dijelaskan pada pasal 496 Undang-undang Pemilu yang berbunyi “Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) serta Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

Juga dijelaskan pada Pasal 497 Undang-undang Pemilu yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”

7. Majikan yang tidak membolehkan pekerjanya untuk memilih;
Sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 498 Undang-undang Pemilu yang berbunyi “Seorang majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja/karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

8. Dilarang menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya;
Hal ini sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 510 Undang-undang Pemilu “Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

9. Orang yang melakukan baik anacaman,  kekerasan atau kekuasaan yang ada padanya menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu. 
Sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 511 Undang-undang Pemilu yang berbunyi “Setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran Pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu menurut Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”

10. Dilarang menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan;
Sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 514 Undang-undang Pemilu yang berbunyi “Ketua KPU yang dengan sengaja menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).”

11. Dilarang menjanjikan atau memberikan uang kepada Pemilih;

Sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 515 Undang-undang Pemilu yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”

12. Dilarang memberikan suaranya lebih dari satu kali
Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 516 Undang-undang Pemilu yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).”

Sebagai masyarakat yang baik mari sukseskan pesta demokrasi rakyat 2024 dengan cara tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan Undang-undang Pemilu.